Sumber :
- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews
- Pemerintah sepakat memotong anggaran belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp24 triliun pada tahun ini demi menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013 tidak lebih dari 3 persen.
Pelaksana Tugas (PLT) Menteri Keuangan, Hatta Rajasa, Rabu 15 Mei 2013, menjelaskan bahwa pemangkasan ini tetap dilakukan meskipun rencana pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi diterapkan.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Ajak Bernostalgia, Dewa 19 hingga Reza Artamevia Guncang Panggung Soul Intimate Concert 2.0
Baca Juga :
BMKG Sebut Gelombang hingga 2,5 Meter Bakal Terjadi di Perairan Indonesia, Ini Lokasinya
Pelaksana Tugas (PLT) Menteri Keuangan, Hatta Rajasa, Rabu 15 Mei 2013, menjelaskan bahwa pemangkasan ini tetap dilakukan meskipun rencana pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi diterapkan.
"Itu dalam upaya kami untuk menjaga defisit tetap berada di 2,48 persen karena dalam undang-undang batasnya 3 persen, sekaligus Untuk menjaga agar BBM kita baik kuota maupun besaran subsidi berada dalam
range
yang wajar," ujar Hatta usai menggelar Rapat Koordinasi di kantornya, Jakarta.
Pemotongan anggaran ini, Hatta melanjutkan, tidak akan menggangu kinerja pemerintah. Karena kementerian dan lembaga telah berkomitmen untuk mengurangi belanjanya yang tidak produktif.
"Angkanya beda-beda, sekitar 9,1 persen mungkin 8 persen. Tapi tadi ada yang mengusulkan bisa dipotong lebih dari itu. Hasil dari rapat tadi semua sudah paham dengan baik," kata Hatta.
Selain setuju pemotongan anggaran, pemerintah juga telah memutuskan beberapa perubahan asumsi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013 yang akan dibahas dengan parlemen.
Perubahan asumsi yang dimaksud itu antara lain lifting minyak menjadi 840 barel per hari dari 900 barel per hari. Kemudian ICP dari US$ 100 per barel menjadi US$110/108 per barel. Kemudian kurs rupiah dari Rp 9300 per dolar menjadi Rp 9600 per dolar.
"Lalu secara realistis melakukan koreksi ke pertumbuhan ekonomi dari 6,8 persen jadi 6,2-6,4 persen," kata Hatta. (eh)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Itu dalam upaya kami untuk menjaga defisit tetap berada di 2,48 persen karena dalam undang-undang batasnya 3 persen, sekaligus Untuk menjaga agar BBM kita baik kuota maupun besaran subsidi berada dalam
