- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Suryo Bambang Sulisto, Selasa 11 Juni 2013, mencermati bahwa dunia usaha memerlukan dukungan lebih nyata dari pemerintah agar dapat memanfaatkan berbagai peluang yang terbuka dengan berlakunya ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 2015. Kadin pun mengharapkan bentuk dukungan pemerintah tersebut bisa bermuara pada peningkatan daya saing industri.
"Peningkatan daya saing industri memang merupakan urgensi yang tidak dapat ditunda-tunda lagi," ujar Suryo dalam keterangan tertulis.
Menurut Suryo, dalam mempersiapkan diri menghadapi AEC, dukungan pemerintah kepada dunia usaha harus dilakukan secara struktural dan bukan sekadar dukungan secara ad hock. "Pemberian kemudahan atau insentif yang sifatnya sementara tidak akan efektif dalam menghadapi AEC," kata Suryo.
Untuk membangun dunia usaha yang kuat secara struktural, Suryo melanjutkan, semua pihak diharapkan memahami proses internasionalisasi ekonomi yang hampir tak bisa terbantahkan di masa-masa mendatang. Sedikitnya, terdapat dua proses yang harus diperhatikan, yaitu globalisasi dan regionalisasi.
Globalisasi, Suryo menjelaskan, lebih menekankan kepada peran korporasi dan pasar, bukan negara. Sementara itu, regionalisasi dilakukan sebagai respons terhadap proses globalisasi.
"Respons regionalisasi itu tidak dimaksudkan untuk menentang atau membatasi proses globalisasi, tetapi untuk mendapatkan kemanfaatan optimal dari proses globalisasi secara bersama dalam kawasan terbatas atau region. Indonesia sebagai negara yang berpengaruh di ASEAN harusnya bisa lebih jeli memanfaatkan peluang-peluang," papar Suryo.
Di sisi lain, Kadin menilai, dalam hal perdagangan internal, Indonesia masih berjalan tersendat-sendat dan belum terintegrasi, karena berbagai kendala.
"Sistem perdagangan internal kita bahkan masih dalam keadaan chaos, belum tertata secara sistemik dan tidak konsisten. Penataan perdagangan ini merupakan pekerjaan rumah pertama bagi pemerintah dalam rangka mendukung dunia usaha," kata Suryo.
Menurut Suryo, pembentukan Free Trade Agreement (FTA) harus disertai dengan konsekuensi dilakukannya pembenahan di dalam negeri. FTA memerlukan harmonisasi regulasi pusat dan daerah serta antar kementerian yang bersifat sektoral. Selain itu, standar atas berbagai produk industri memerlukan perhatian khusus.
"Standardisasi mutu produk industri melalui SNI masih jauh dari menyeluruh. Dengan berlakunya AEC nanti, standar mutu produk akan menganut standar ASEAN," kata dia.
Selama ini, produk-produk UKM yang memiliki peluang pasar luas di ASEAN, terkendala oleh standar mutu. Demikian juga dengan hasil pertanian, perkebunan dan perikanan.
Lebih jauh, Suryo meminta pemerintah untuk mendukung upaya dunia usaha guna menciptakan wiraswastawan atau entrepreneur sebanyak mungkin.
“Indonesia yang memiliki pasar yang besar, hampir 40 persen dari total penduduk ASEAN, seharusnya bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha nasional, jadi tidak hanya menjadi pasar negara lain,” kata Suryo.
Berdasarkan data yang diolah Kadin, saat ini jumlah entrepreneur Indonesia hanya 0,18 persen dari jumlah penduduk atau sekitar 400 ribu orang. Singapura memiliki entrepreneur sebanyak 7 persen dan Malaysia 4 persen dari jumlah penduduknya.
Untuk mencapai tingkat 2 persen, Indonesia harus bekerja keras mencapai jumlah enterpreneur sebanyak 10 kali dari yang ada sekarang. (art)
2.000 Hewan Ternak Dilakukan Vaksinasi Antisipasi Wabah PMK Secara Gratis
Wabah PMK atau Penyakit Mulut dan Kuku masih menjadi momok menakutkan bagi para peternak. Adanya hal ini, Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Tangerang terus memasifkan pem
