Sumber :
- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews
- Kepala Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas (SKK Migas), Rudi Rubiandini, Selasa 11 Juni 2013, menilai bahwa pelemahan rupiah ini akan lebih menguntungkan industri hulu migas.
Menurut kurs tengah Bank Indonesia hari ini, rupiah ditutup pada level Rp9.821 per dolar Amerika Serikat. Rupiah sempat menembus level Rp10.000 pada transaksi kemarin.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Buka Pendaftaran, Ini Kriteria Calon Wali Kota Malang yang Dicari PKB untuk Pilkada 2024
Menurut kurs tengah Bank Indonesia hari ini, rupiah ditutup pada level Rp9.821 per dolar Amerika Serikat. Rupiah sempat menembus level Rp10.000 pada transaksi kemarin.
"Justru itu bagus. Itu bisa meningkatkan penerimaan negara," ujar Rudi usai rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta.
Rudi menjelaskan, industri hulu migas tidak terpengaruh dengan penurunan nilai tukar rupiah ini. Sebab
, cost recovery
atau biaya operasional yang digantikan oleh negara dibayarkan dengan dolar, bukan dengan rupiah.
Dia justru menyayangkan sektor hilir yang terkena imbasnya, akibat pelemahan rupiah tersebut. Rudi merasa beban negara akan semakin besar dalam importasi minyak.
"Nah, yang kena imbasnya itu kan hilir. Mereka kan mengimpor minyak. Pembayaran impor minyak dengan dolar. Dengan adanya pelemahan rupiah, negara bisa rugi, karena jumlah dolar yang dikeluarkan untuk impor minyak besar," kata Rudi.
Sebelumnya, Menteri Keuangan, Chatib Basri, mengaku rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Juni ini menjadi penekan pergerakan nilai tukar rupiah hari ini, Selasa 11 Juni 2013.
"Di dalam negeri, pelemahan nilai tukar karena kekhawatiran mengenai kenaikan harga BBM. Pemerintah sekarang sedang berkoordinasi mengenai kenaikan harga BBM. Posisinya sudah jelas, pemerintah akan menaikkan," kata Chatib di Gedung DPR RI, Jakarta. (art)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Justru itu bagus. Itu bisa meningkatkan penerimaan negara," ujar Rudi usai rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta.
