- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Anggaran pagu indikatif dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2014 yang diterima Kementerian Badan Usaha Milik Negara dipatok sebesar Rp130 miliar.
Menteri BUMN Dahlan Iskan, usai rapat kerja di DPR RI, Jakarta, Rabu 12 Juni 2013, menyatakan tidak mempermasalahkan angka itu untuk anggaran operasional kementerian.
"Di kementerian hanya ada gaji pegawai, mungkin ditambah dengan biaya perjalan dinas dan biaya konsultan. Jadi, Rp130 miliar dirasa cukup," ujarnya.
Menurut Dahlan, anggaran yang diterima Kementerian BUMN secara total sebesar Rp130,78 miliar itu adalah anggaran yang paling kecil. Anggaran ini dipotong sebesar Rp8 miliar oleh pemerintah dari anggaran sebelumnya. Namun, dirinya tidak berkecil hati dengan persoalan ini.
Alasannya, kata dia, program kerja utama Kementerian BUMN adalah membina perusahaan-perusahaan pelat merah yang ada di bawah naungan kementerian yang dipimpinnya.
Selain itu, Dahlan juga tidak pernah mau ambil pusing memikirkan untuk menambah anggaran belanja. Menurutnya, yang paling banyak mendapat anggaran justru perusahaan pelat merah.
"Jadi, Kementerian BUMN memang tidak perlu menambah anggaran belanja," kata dia. (asp)
Gara-gara Korupsi Beras Miskin, Kantor Desa di Lombok Disegel Warga
Kantor Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, disegel oleh ratusan warga buntut kasus dugaan korupsi beras miskin dari pemerintah pusat.
