Sumber :
- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews -
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa hari ini membantah tudingan bahwa Menteri Perdagangan Gita Wirjawan telah bersengkongkol dengan belasan importir untuk pengaturan pasokan bawang putih di pasar domestik.
"Masa Kementerian Perdagangan terlibat kartel? Tentu tidak," kata Hatta di Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Jakarta.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Siap-Siap Baper, Nicholas Saputra Terjebak Cinta Segitiga dengan Aktris Filipina dan Aktor Korea
"Masa Kementerian Perdagangan terlibat kartel? Tentu tidak," kata Hatta di Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Jakarta.
Baca Juga :
Syuting Tak Berizin, Artis dan Kru Variety Show Pick Me Trip In Bali Diperiksa Imigrasi Ngurah Rai
Hatta juga meminta Gita Wirjawan untuk mengklarifikasi tudingan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tersebut. Dia berpendapat, tidak mungkin pemerintah melalui Kementerian Perdagangan terlibat kartel, sementara Kemendag juga mengatur perdagangan.
"Sedangkan kartel dilakukan oleh pengusaha," katanya.
Hatta meminta KPPU dan Kementerian Perdagangan duduk bersama untuk membahas pengertian kartel. Kementerian Perdagangan mempunyai cara untuk menentukan dan menyeleksi importir yang berhak mengimpor bawang putih.
Sebagai informasi, KPPU pada 24 Juli 2013 lalu melakukan gelar perkara kasus kartel bawang putih yang dilakukan 14 importir. Dalam sidang tersebut, investigator penuntut KPPU, Ahmad Rofik, menuding Menteri Perdagangan Gita Wirjawan terlibat kartel bawang putih.
Hal ini terlihat dari persetujuan yang dikeluarkan dari Ditjen Perdagangan Luar Negeri terhadap permohonan perpanjangan surat perizinan impor yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu pada Permendag No. 30/M-DAG/PER/5/2012 tentang ketentuan impor produk hortikultura. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Hatta juga meminta Gita Wirjawan untuk mengklarifikasi tudingan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tersebut. Dia berpendapat, tidak mungkin pemerintah melalui Kementerian Perdagangan terlibat kartel, sementara Kemendag juga mengatur perdagangan.
