Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Harga kedelai terus bergejolak. Mengenai hal ini, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) merekomendasikan beberapa solusi, salah satunya adalah pengembalian fungsi Bulog sebagai penyangga stok dan stabilitator harga.
Baca Juga :
Bakal Stop Beroperasi di Medan, SPBU Shell: Terima Kasih Buat Semua Pelanggan Setia Kami
"Komoditas strategis, terutama pangan, tidak boleh lagi diserahkan kepada mekanisme pasar. Untuk itu, perlu lembaga yang berfungsi kepada penyangga stok (buffer stock) dan berfungsi sebagai stabilisasi harga," kata Direktur Indef, Enny Sri Hartanti dalam diskusi 'Gejolak Harga Kedelai: Analisis Kartel dan Monopoli' di Universitas Paramadina, Jakarta, Selasa 10 September 2013.
Baca Juga :
3 Toko Roti di Gaza Dibuka Kembali untuk Pertama Kalinya Sejak Perang Israel-Hamas Oktober 2023
Sebenarnya, pernyataan Indef ini merujuk pada Perum Bulog (Persero). Menurut Enny, keberadaan perusahaan pelat merah ini bisa memperkecil peluang spekulan untuk mempermainkan harga pangan. "Kalau Bulog jadi stabilitator, tidak ada peluang buat kartel," kata dia.
Dulu, tambahnya, semasa Orde Baru, awalnya, perusahaan pelat merah ini menjadi stabilitator harga pangan. Namun, perannya berubah menjadi lembaga penyangga ketersediaan pangan (buffer stock) pada tahun 1969.
Lalu, pada 1979, BUMN ini memiliki tugas pokok untuk mengendalikan harga beras, gabah, gandum, dan bahan pokok lainnya, termasuk kedelai, untuk menjaga kestabilan harga, baik harga produsen maupun harga konsumen.
Namun, kata Enny, sejak 1998, mantan Presiden Soeharto, mengeluarkan keputusan bahwa perusahaan ini hanya mengendalikan komoditas beras dan harus melepas semuanya kepada mekanisme pasar. Ini adalah permintaan IMF yang bertujuan untuk membuka kapitalisasi di Indonesia. "Seharusnya 'tikus-tikus' yang di sana yang dihapuskan, bukan fungsinya," tegas Enny.
Rekomendasi kedua yang diberikan Indef kepada pemerintah adalah mendorong produktivitas kedelai lokal dan mengurangi impor kedelai. Ada lima hal yang bisa dilakukan pemerintah.
"Memanfaatkan lahan suboptimal, pemberian subsidi bagi petani kedelai, pembudidayaan dan pemberian benih kedelai varietas unggul kepada petani, optimalisasi tenaga penyuluh, serta pemberian insentif pembiayaan kepada petani kedelai," kata dia.
Solusi lainnya, penyediaan infrastruktur seperti irigasi, pembangunan sarana logistik dan sarana perdagangan misalnya adanya resi gudang. "Adanya resi gudang ini untuk mencegah hasil panen (kedelai) tidak busuk setelah dipanen," ujar Enny.
Yang terakhir adalah adanya pengembangan industri pertanian (agro industry). "Pengembangan agro industry ini bisa mengurangi ketergantungan impor," kata dia. (umi)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Lalu, pada 1979, BUMN ini memiliki tugas pokok untuk mengendalikan harga beras, gabah, gandum, dan bahan pokok lainnya, termasuk kedelai, untuk menjaga kestabilan harga, baik harga produsen maupun harga konsumen.
