Sumber :
- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
VIVAnews - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa serapan anggaran per 20 September 2013 baru mencapai Rp584 miliar. Penyerapan ini sekitar 35,54 persen dari pagu anggaran OJK pada tahun ini yang dipatok Rp1,64 triliun.
Dalam rapat dengar pendapat di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 26 September 2013, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad, mengatakan, minimnya penyerapan anggaran terjadi karena sebagai lembaga, OJK masih baru.
"Karena masih baru, OJK saat ini fokus untuk mempersiapkan pengembangan organisasi beserta infrastrukturnya," ujarnya.
Selama ini, menurut Muliaman, OJK mempersiapkan penyusunan regulasi atau pengaturan internal, seperti penyusunan sistem dan prosedur pelaksanaan tugas yang terkait dengan pengaturan kepegawaian, serta sistem keuangan internal.
Selain itu, dia menambahkan, harus ada penyusunan pengadaan barang dan jasa, tata kelola OJK, standar dan pedoman audit internal, serta manajemen risiko dan pengendalian kualitas.
Muliaman mengungkapkan, OJK juga fokus untuk menyusun dan menyinergikan regulasi dan pengaturan di sektor jasa keuangan. Selain itu, OJK sedang melakukan pengalihan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan serta pengawasan sektor perbankan dari BI ke OJK yang akan dilaksanakan pada 31 Desember 2013. Upaya ini nantinya terkait penyediaan sumber daya manusia.
"Dengan kondisi seperti ini, maka prognosa anggaran pada 31 Desember 2013 adalah Rp1,34 triliun atau 82,69 persen dari pagu," katanya.
Muliaman menuturkan, kegiatan penyerapan anggaran baru akan dilaksanakan pada triwulan ketiga dan empat tahun ini. Selain itu, OJK meminta adanya realokasi anggaran sebesar Rp300 miliar.
Realokasi anggaran ini, menurut dia, akan ditujukan untuk pengadaan kendaraan dan rumah jabatan/dinas kantor OJK di daerah. Jika disetujui, Muliaman mengungkapkan, perkiraan realisasi anggaran OJK pada 31 Desember 2013 bisa mencapai 98,11 persen dari pagu. (art)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Selain itu, dia menambahkan, harus ada penyusunan pengadaan barang dan jasa, tata kelola OJK, standar dan pedoman audit internal, serta manajemen risiko dan pengendalian kualitas.
