Sumber :
- VIVAnews / Renne Kawilarang
VIVAnews
- Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Anindya Novyan Bakrie, mengatakan berkurangnya layanan publik dan operasional kantor-kantor pemerintah di AS ( shutdown
) akibat krisis anggaran bisa memicu kekhawatiran publik, termasuk di Indonesia. Namun, dia yakin AS tidak akan biarkan masalah itu berlarut-larut.
"Saat ini kan perekonomian masih gunjang ganjing. Situasinya masih jadi pertanyaan publik, takutnya kejadian
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Saat ini kan perekonomian masih gunjang ganjing. Situasinya masih jadi pertanyaan publik, takutnya kejadian
shutdown
ini malah menyebabkan publik khawatir," kata Anindya hari ini di sela-sela pertemuan Dewan Penasihat Bisnis APEC (ABAC) di Jimbaran, Bali. Bersama lima eksekutif lainnya, Andindya hadir sebagai anggota ABAC dari Indonesia.
Chairman Bakrie Global Ventura itu menilai bahwa dampak krisis anggaran pemerintah AS itu --yang hingga kini menyebabkan sedikitnya 800.000 pegawai dirumahkan-- lebih pada masalah persepsi, mengingat situasi perekonomian dunia saat ini pun masih belum stabil.
Selain masalah persepsi, krisis di AS ini bisa membatasi mobilitas para pengusaha ke Amerika Serikat (AS). Hal ini lantaran salah satu anggaran yang dihentikan pemerintah untuk sementara ini adalah pengurusan visa dan paspor. Anindya pun tidak menutupi adanya dampak terhadap mobilitas pengusaha. Namun dia optimistis situasi seperti ini tidak akan berlangsung lama di AS.
Dia optimistis pemerintah AS bisa segera mengatasinya. "Saya sih yakin dalam setiap konflik AS, selalu akan ada ujungnya. Dalam hal ini, maksimal satu minggu," kata dia. Hal itu, ujar Anindya, karena kepiawaian Presiden Barack Obama dalam meraih dukungan mayoritas publik.
Sebagai anggota ABAC, Anindya masih percaya Obama akan tetap datang ke Nusa Dua, Bali, untuk menghadiri KTT APEC walau negaranya sedang didera konflik anggaran.
Pemerintah Amerika Serikat harus mengurangi kegiatan di sejumlah sektor setelah anggaran tidak disepakati kedua kubu di Kongres pada Selasa kemarin, tepat pukul 00:01.
Dengan
shutdown
ini, kinerja pemerintah AS lumpuh sebagian. Sebanyak 800.000 pegawai akan dirumahkan tanpa gaji, hanya tiga juta orang yang masih bekerja. Layanan lain yang akan mati adalah pembuatan paspor, visa, taman nasional dan layanan pajak. (eh)
Halaman Selanjutnya
shutdown
