Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Pemerintah tengah mengembangkan beberapa jenis kendaraan dalam sektor otomotif. Salah satunya adalah kendaraan angkutan murah hemat energi.
Baca Juga :
Terpopuler: Beda Sikap Ria Ricis-Teuku Ryan Perlakukan Orang Tua, Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, Selasa 19 November 2013, mengatakan bahwa ada tiga jenis kendaraan yang tengah dikembangkan. Tiga kendaraan itu yaitu angkutan murah, mobil murah ramah lingkungan (low cost green car/LCGC), dan kendaraan rendah emisi karbon.
Program pertama adalah angkutan umum murah. Seperti diketahui, angkutan umum murah ini sudah dikembangkan sepuluh tahun yang lalu.
Dalam pengembangan ini, pemerintah menggandeng Badan Penelitian dan Pengkajian Teknologi (BPPT) untuk mengembangkan platform kendaraan. Pajak penjualan barang mewah (PPnBM) kendaraan ini pun sudah nol persen alias dibebaskan.
"PPnBM nol persen untuk angkutan seperti pick up, truk, dan bus komersial," kata Hatta, di Gedung Dewan Pimpinan Daerah, Jakarta.
Kedua adalah mobil LCGC atau mobil penumpang hemat energi dan harga terjangkau buatan dalam negeri. Pengembangan program yang kedua ini diharapkan bisa memenangkan industri otomotif dalam negeri dan diharapkan bisa meningkatkan daya saing dengan produk luar negeri.
Sebab, pada 2015, Indonesia akan berhadapan dengan ASEAN Free Trade (AFTA), sekaligus Masyarakat Ekonomi ASEAN/MEA (ASEAN Economic Community/AEC). "Nantinya, persaingan akan semakin sengit," ujar Hatta.
Yang ketiga adalah kendaraan beremisi karbon rendah (low carbon emission). Dalam sektor ini, program low carbon emission ditujukan bagi mobil buatan dalam negeri untuk semua kapasitas mesin internal combustion engine (ICE), termasuk di dalamnya yang mengadopsi teknologi-teknologi seperti hybrid dan converter kit BBG.
"Tiga program ini yang kami kembangkan," tegas Hatta. (art)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"PPnBM nol persen untuk angkutan seperti pick up, truk, dan bus komersial," kata Hatta, di Gedung Dewan Pimpinan Daerah, Jakarta.
