Pemerintah Siapkan Rp700 Miliar untuk Kompensasi Lahan Waduk Jatigede
Senin, 9 Desember 2013 - 12:16 WIB
Sumber :
- Antara/ Agus Bebeng
VIVAnews - Pemerintah tetap kukuh untuk menggenangi Waduk Jatigede, Sumedang, pada 2014. Pemerintah menyiapkan kocek ratusan miliar untuk mengatasi permasalahan kompensasi lahan.
"Tim verifikasi sudah menuntaskan persoalan penggantian kepada beberapa KK (kepala keluarga) yang ada di lokasi, yang harus mendapatkan hak-haknya," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, usai rapat koordinasi tentang Waduk Jatigede di kantornya, Jakarta, Senin 9 Desember 2013.
Hatta mengatakan bahwa dana yang tersedia dari APBN untuk menyelesaikan pembebasan lahan sekitar Rp700 miliar. "APBN 2014, kan sudah diketok. Makanya, kami meminta Kementerian Keuangan mencarikan solusinya seperti apa," ujarnya.
Sekadar diketahui, proyek waduk terbesar kedua di Indonesia ini mangkrak sejak 1980-an. Pada 2012, pemerintah mulai menghidupkan kembali pembangunannya dan membentuk tim verifikasi yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Awalnya, pembangunan bendungan yang menghabiskan dana sekitar Rp4 triliun ini ditargetkan selesai akhir tahun, tapi sayangnya tertunda. Permasalahan terjadi, karena masyarakat yang tinggal di lingkungan yang nantinya akan dilalui genangan air Waduk Jatigede, bersedia pindah jika sudah diberi uang kompensasi penggusuran.
Meskipun demikian, pemerintah tetap bersikukuh waduk tersebut harus bisa digenangi pada akhir 2014. "Kami mengharapkan dari sekarang sampai akhir tahun, masalah sosial sudah selesai. Ini harus dibahas dengan DPR juga," kata Hatta.
Hatta meminta waktu sepekan untuk mengkaji pembiayaannya. "Tim bersama Samsat (Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap) mengkajinya, lalu bagaimana keuangan pembiayaannya. Uang itu tidak bisa masuk ke tim adhoc Samsat, tetapi ke kementerian terkait," kata dia. (art)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Awalnya, pembangunan bendungan yang menghabiskan dana sekitar Rp4 triliun ini ditargetkan selesai akhir tahun, tapi sayangnya tertunda. Permasalahan terjadi, karena masyarakat yang tinggal di lingkungan yang nantinya akan dilalui genangan air Waduk Jatigede, bersedia pindah jika sudah diberi uang kompensasi penggusuran.
