- Antara/ Hermanus Prihatna
VIVAnews - Dalam rangka menolak kepemimpinan RJ Lino, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II), Serikat Pekerja PT Pelabuhan Indonesia II (SPPI II) mengancam akan melakukan aksi demo besar-besaran yang merupakan kelanjutan dari aksi mogok kerja pada tanggal 16-17 Januari 2014.
Menurut mereka, disinyalir RJ Lino telah melakukan berbagai bentuk penyimpangan administrasi dan keuangan yang merugikan perusahaan dan negara.
Ketua Umum Serikat Pekerja PT Pelindo II, Kirnoto, menyatakan aksi demo yang akan mereka lakukan bukan merupakan tekanan kepada negara, namun bentuk pernyataan ketidakpuasan terhadap model kepemimpinan RJ Lino yang cenderung banyak melanggar aturan dan ketentuan dalam Good Corporate Governance (GCG) dan adanya kekhawatiran terhadap keberlangsungan hidup perusahaan.
Bukan hanya itu, Kirnoto juga mengatakan, aksi demo yang akan dilakukan mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama para pengguna jasa. Mereka menyatakan ketidakpuasannya atas pelayanan di Pelabuhan Tanjung Priok yang semakin semrawut dan tidak nyaman.
Tarif pelayanan barang terus mengalami kenaikan. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan program manajemen PT Pelindo II yang berniat mengurangi biaya logistik nasional di seluruh wilayah pelabuhan yang dikelolanya.
Bahkan manajemen Pelindo II juga sering kali menyampaikan informasi menyangkut kelancaran operasional maupun rencana pengembangan infrastruktur, padahal hal tersebut tak sesuai dengan fakta di lapangan.
Dengan sangat berani, manajemen mengundang pejabat tinggi untuk meninjau proyek-proyek yang sedang dibangunnya.
Pada Senin 13 Januari 2014 misalnya, manajemen seakan-akan ingin menunjukkan kepada publik progres pekerjaan yang dilakukan. Saat itu Wapres, Boediono dan Wamenhub, Bambang Susantono pun berkunjung ke sejumlah proyek pengembangan Priok, termasuk terminal petikemas Kalibaru.
Terminal Kalibaru
Kondisi yang semakin memburuk ini juga tidak terlepas dari sikap pemerintah (Kementerian Negara BUMN), yang seakan lepas tangan terhadap berbagai kemelut yang sedang terjadi di salah satu BUMNnya tersebut.
Sebelumnya, Menteri BUMN, Dahlan Iskan menyatakan, konflik internal Pelindo II merupakan urusan korporasi dan Pelindo II sebagai representasi negara yang tidak boleh menyerah pada segala bentuk tekanan dari pihak manapun.
Adapun contoh pelanggaran penerapan GCG sebagaimana dimaksud oleh Serikat Pekerja PT Pelindo II adalah kebijakan RJ Lino dalam perencanaan proyek pembangunan terminal Kalibaru yang sangat tidak profesional.
Hal itu terlihat dari manajemen yang belum dapat menyusun feasibility study, business plan, operation dan financial models, padahal tenaga konsultan internasional telah disiapkan. Kondisi itu membuat investor maupun kreditur belum berani mengucurkan dananya.
Demikian pula dengan mitra kerja terpilih yaitu PT Mitsui, belum dapat memberi kepastian dengan rencana pengoperasiannya ke depan. Padahal, tenggat waktu sesuai Perpres No.36 Tahun 2012 diyatakan bahwa untuk Container Terminal (CT) 1 sudah harus dapat dioperasikan pada akhir Desember 2014.
Kesulitan dana proyek tersebut, membuat RJ Lino terpaksa mengambil Kredit Modal Kerja (KMK) dari Bank Mandiri & BNI sebesar Rp4 triliun sebagai dana talangan sementara untuk mengejar ketertinggalan jadwal pembangunan terminal Kalibaru.
Dengan situasi ini, dikhawatirkan proyek pembanguman terminal akan gagal diselesaikan. Permasalahan utama karena investor belum mau menandatangani perjanjian kemitraan strategis dan mengucurkan dana dalam proyek ini, karena RJ Lino belum bisa menjamin pembangunan terminal Kalibaru tersebut selesai tepat pada waktunya.
Sedangkan komitmen dari kreditur sampai saat ini juga belum diperoleh, disebabkan investasi yang dijalankan tanpa arah serta program restrukturisasi perusahaan yang dilakukan tanpa perencanaan yang baik sehingga membuat kondisi keuangan perusahaan semakin lemah dan membuat calon kreditur semakin turun kepercayaannya.
Menariknya, proyek pembangunan terminal Kalibaru yang diklaim RJ Lino sebagai project model oleh Bank Dunia karena, PT Pelindo II mampu menciptakan satu proyek besar yang seluruh pendanaannya berasal dari mitra ini telah membuat PT Pelindo II masuk dalam situasi yang sangat sulit di kemudian hari akibat beban keuangan sebagai dampak dari kebijakan skema pendanaan yang tidak cermat.
Namun, di sejumlah media massa disampaikan bahwa progres Kalibaru sudah mencapai 45 persen. Ini tentu menjadi pertanyaan, dari mana angka pencapaian 45 persen itu berasal.
Sebagaimana diketahui berdasarkan target awal, pada Desember 2014 diperkirakan pembangunan terminal tahap I bisa diselesaikan dengan luas area kurang lebih 400 meter, dari luas keseluruhan kontainer terminal tahap 1 tersebut yaitu seluas 800 meter.
Namun, ada kemungkinan karena sulit untuk diselesaikan hingga seratus persen, kemudian direvisi lagi targetnya menjadi 200 meter saja. Ada kemungkinan yang dimaksud oleh manajamen dengan pencapaian sebesar 45 persen adalah terhadap MOS (Material On Site)-nya saja.
Berdasarkan hal tersebut tentu saja keterangan ini bisa diartikan sebagai upaya manajemen untuk melakukan pembohongan publik.
INSA, ALFI dan ORGANDA serta KADIN yang tergabung dalam asosiasi logistik nasional menyatakan kisruh yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok ini sudah mengakibatkan berbagai macam gangguan layanan, dan berpotensi menyebabkan kerugian disektor logistik yang diperkirakan bisa mencapai angka Rp100 miliar per harinya.
Melihat kondisi ini, Komisi VI DPR RI telah berniat untuk memanggil Kementerian Negara BUMN dan Manajemen Pelindo II agar dapat memberikan penjelasan dan langkah-langkah yang akan diambil dalam menyelesaikan kemelut yang dapat mengganggu perekonomian nasional ini. (eh)
PKB dan PKS Sepakati Koalisi di Pilkada Serentak 2024, Khususnya di Jateng dan Jatim
PKS dan PKB menyepakati kerjasama politik untuk berkoalisi di Pilkada serentak 2024. PKS siap memenangkan calon di basis PKB, pun sebaliknya
