- ANTARA/Widodo S. Jusuf
VIVAnews - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan masih banyak sistem pengawasan lembaga pemerintah yang belum bisa diakses dengan baik. Hal ini menjadi faktor penyebab berbagai kasus penyimpangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), masih marak di Indonesia.
Ketua BPK Hadi Poernomo, Rabu 16 April 2014, menyatakan bahwa sistem monitoring lembaga pemerintah masih lemah karena tidak terintegrasi satu sama lain alias berdiri sendiri-sendiri. Kenyataan ini patut disayangkan, mengingat sebanyak Rp14 triliun anggaran negara digunakan untuk pengembangan informasi dan teknologi.
Menurut Hadi, itu menjadi sia-sia karena sistem pengawasannya tidak berfungsi baik meredam penyimpangan. "Mana outputnya? Semua berdiri sendiri-sendiri," ujar Hadi dalam sambutannya pada acara penandatanganan kerja sama antara BPK, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan bank BUMN di Jakarta.
Hal inilah, ia melanjutkan, yang mendasari BPK membuat pusat data nasional, yang sudah mulai dikembangkan sejak 2010. Sehingga audit dan pemeriksaan yang dilakukan diharapkan dapat lebih transparan dan akuntabel.
"Sementara Amerika Serikat 80 tahun lalu sudah bikin pusat data. Di Malaysia 18 tahun lalu sudah buat pusat data ini, namanya multimedia data space," imbuhnya.
Hingga kini, menurut Hadi, sudah sebanyak 490 instansi pemerintahan baik yang di pusat maupun daerah berkomitmen dengan BPK untuk keterbukaan data. Instansi tersebut antara lain, 353 pemkab, 1 kementerian, 73 pemkot, 34 pemprov, 26 BPD, dan 3 Bank BUMN.
Kerjasama dengan tiga bank BUMN itu ini ditunjukkan melalui penandatanganan kesepakatan bersama tentang akses data transaksi rekening pemerintah provinsi DKI Jakarta pada PT BRI Tbk, PT BNI Tbk, PT Bank Mandiri Tbk secara online dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.
Penandatanganan dilakukan antara Ketua BPK Hadi Poernomo dengan Gubernur DKI Jakarta Jokowi, Direktur Utama BNI Gatot M Suwondo, Direktur Utama BRI Sofjan Basir, dan Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin. (umi)
Harta Kekayaan Elon Musk Lenyap Rp 45 Triliun dalam Sekejap, Ini Penyebabnya
Imbas dari merosotnya kekayaanya Elon Musk tersebut kini mengalami penurunan kekayaan dari daftar orang terkaya di dunia dari posisi sebelumnya kedua kini menjadi ketiga.
