Dilarang Ambil Kebijakan Jelang Pemilu, Proyek BUMN Tetap Jalan

Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Dirut Pertamina.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
VIVAnews
Memahami Dua Jenis Asuransi Kesehatan, Hospital Benefit dan HCP
- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melarang para menterinya untuk mengambil kebijakan strategis menjelang pemilihan presiden 2014. Namun, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan tetap meneruskan proyek-proyek strategis yang telah direncanakannya.

Belum Aman dari Degradasi, PSS Sleman Siap Bangkit di 5 Laga Sisa

Dahlan, Kamis 24 April 2014, mengisyaratkan bahwa program-program pemerintah tetap jalan. Alasannya, untuk kepentingan masyarakat dan daya saing bangsa.
5 Fakta Menarik Lee Jae In yang Berperan Sebagai Lee Yoon Seo di Drakor Night Has Come


"Pemerintah ini harus efektif sampai habis masa jabatan atau paling tidak sampai terpilih Presiden yang baru," kata dia, saat ditemui di PT Garuda Maintenance Facility (GMF), Cengkareng, Banten.


Dahlan juga akan meneruskan proyek BUMN, misalnya, pembangunan pembangkit listrik panas bumi (geothermal). Nantinya, menurutnya, akan ada kerja sama antara PT Pertamina dengan PT PLN tentang pembangunan pembangkit listrik itu.


"Hari Senin (lalu), penandatanganan HoA (
Head of Agreement
) Pertamina dan PLN sudah sepakat terkait delapan geothermal. Dulunya sembilan, tetapi sekarang delapan. Ada satu kosong di Mobago. Ini harus efektif," kata dia.


Begitu pula, dengan rencana Dahlan terkait penanganan masalah PT Merpati Nusantara Airlines, apakah restrukturisasi utang atau kerja sama operasional itu tetap jalan. "Harus jalan," ujar dia.


Sebelumnya, Rabu kemarin, 23 April 2014, Presiden SBY melalui Sekretaris Kabinet Dipo Alam, mengatakan bahwa Presiden meminta agar para menteri tidak mengambil kebijakan baru hingga pemerintahan berakhir.


"Saya juga menulis pada mereka untuk melihat ini sesuai dengan dua kali sidang kabinet. Kami arahkan para menteri dan kepala lembaga pemerintahan dalam Pemilu dan Pemilihan Presiden 2014 tidak mengambil kebijakan strategis yang berdampak luas di masyarakat serta dapat membebani pemerintahan yang akan datang," kata Dipo di Jakarta.
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya