BISNIS

Liberalisasi Bikin Ekonomi RI Tak Berkembang

Petani, misalnya, jauh dari sejahtera. Masih banyak petani yang miskin.

ddd
Selasa, 2 Juni 2009, 17:50 Umi Kalsum, Agus Dwi Darmawan
Petani mencuci bengkoang hasil panen di Rembang
Petani mencuci bengkoang hasil panen di Rembang (Antara/ Ari Bowo Sucipto)

VIVAnews - Pengamat Ekonomi INDEF Fadil Hasan menilai liberalisasi telah membuat petani Indonesia tidak bisa sejahtera. Ini karena petani yang hanya punya lahan kurang dari setengah hektar harus melawan petani asing yang berlahan luas dan disubsidi pemerintah.

Fadil membandingkan bagaimana kondisi petani saat orde baru sebelum krisis 1997-1998, dengan zaman reformasi dan sekarang. Sektor pertanian Indonesia yang menyerap 44 persen tenaga kerja, mayoritas kondisinya miskin.

"Meski konteks ketahanan pangan kita itu diperlukan, tapi tidak ada perhatian," ujarnya dalam diskusi stop dikte asing di Intiland Tower, Selasa 2 Juni 2009.

Ia mengatakan petani Indonesia yang serba minimal harus dibanding dengan petani luar berteknologi tinggi dan disubsidi. "Misal di Eropa, untuk satu sapi mereka di subsidi US$ 2 per hari per ekor. Jumlah ini, itu ukuran untuk pendapatan orang miskin kita," katanya.

Sehingga menurut Fadil, secara struktur petani Indonesia tidak bisa dibanding dengan petani luar. Kondisi diperparah karena setelah krisis 1998, pasca masuknya IMF dna lembaga multi lateral lain, Indonesia harus diliberalkan semuanya baik dari sektor pertanian, pertambangan smapai ke perbankan.

Maka dengan liberalisasi ini, Indonesia tidak akan bisa dipertahankan. Lebih-lebih dengan liberalisasi perdagangan, siapapun pengusaha di Indonesia boleh mengimpor beras. Sehingga nasib petani, semakin parah. Oleh karena itu pemerintah harus membuat instrumen lain yaitu dengan proteksi tarif dan non tarif. "Untuk di zaman Pak JK pada tahun 2000-an, fungsi Perum Bulog sebagai pengimpor tunggal kembali difungsikan," katanya.

Memang, kata dia, dibandingkan masa orde baru nasib petani lebih tidak terombang-ambing dari segi harga. Karena belum ada liberalisasi, petani yang menanam bulan Oktober, sebelum Januari panen, sudah tahu berapa harga yang bisa djual. "Kondisinya berbeda setelah IMF masuk," katanya.

Hal yang sama juga dialami Pertamina jika dibanding Petronas. Menurut Fadil, Petronas yang semuanya hampir mengadopsi Pertamina kini tumbuh lebih baik. Penyebab mundurnya Pertamina adalah karena termarginalisasi di negeri sendiri. "Ini karena alasan tidak boleh campur tangan pemerintah oleh IMF," katanya.



© VIVA.co.id
Share :  
Rating
KOMENTAR
KIRIM KOMENTAR

Anda harus login untuk mengirimkan komentar

 atau 
  
MOMENTUM
  • Info Momentum
Info Pemasangan Momentum:
Telepon: 021-5610-1555 / Sales
Email: salesteam@vivanews.com