VIVAnews - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menilai demutualisasi merupakan program yang perlu diutamakan. Pasalnya, demutualisasi berpeluang memperbaiki tata kelola (GCG) self regulatory organizations (SRO).
"Saat ini pemegang saham adalah pemegang (Anggota) Bursa. Melalui demutualisasi, kedua hal itu akan dipisah," kata Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Erry Firmansyah usai acara perpisahaan di Hotel Sheraton, Bandung, Minggu 28 Juni 2009.
Erry menjelaskan, demutualisasi merupakan kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan (Bapepam LK) dan direksi BEI periode 2009-2012. Hal itu disebabkan demutualisasi bursa saat ini masih terkendala dengan Undang-undang.
Meski demikian, dia menambahkan, demutualisasi bursa sempat menjadi wacana di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 2004-2005. Meski demikian, wacana itu terbantahkan karena legislatif memprioritaskan aturan otoritas jasa keuangan (OJK). "Mudah-mudahan demutualisasi menjadi Program Legislasi Nasional selanjutnya," tuturnya.
Jokowi Minta AHY Selesaikan 2.086 Hektar Lahan Bermasalah di IKN Tanpa Ada Korban
enteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap 2.086 hektar tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih bermasalah. Lahan itu, kata dia, masih ditempati oleh masya
