Siapa Benar Soal Gelora Bung Karno Digadaikan
VIVAnews - Perdebatan soal penggunaan Gelora Bung Karno sebagai underlying asset (digadaikan) untuk penerbitan obligasi syariah memanas menjelang pemilihan presiden 8 Juli mendatang.
Calon wakil presiden Prabowo Subianto memanfaatkan isu tersebut untuk menghantam lawan politiknya pasangan SBY-Boediono. Menurut Prabowo, Gelora Bung Karno sudah menjadi milik asing karena digadaikan.
"Mari kita hentikan, sebelum Monas digadaikan," ujar Prabowo saat kampanye akbar di Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 30 Juni 2009.
Namun, tudingan Prabowo dibantah oleh Menkeu Sri Mulyani Indrawati. Bahkan, Sri Mulyani sampai mengulangi hingga tiga kali untuk membantah tudingan tersebut. "Saya ulangi lagi, tidak benar Gelora Bung Karno digadaikan."
Sesungguhnya isu ini memang pernah mencuat pada akhir tahun lalu. Saat itu, pemerintah memang pernah menjadikan gelora Bung Karno sebagai underlying asset (jaminan) untuk penerbitan obligasi syariah atau sukuk.
Saat itu, Gelora Bung Karno akan dijaminkan jika total aset senilai Rp 35 triliun yang disiapkan Departemen Keuangan masih kurang. "Kompleks Gelora Bung Karno bernilai Rp 51 triliun," kata Dahlan Siamat, Direktur Pembiayaan Syariah Nasional, Ditjen Pengelolaan Utang, Depkeu pada 12 Desember 2008.
Namun, tidak semua bagian kawasan Gelola Bung Karno bisa dijaminkan, misalnya hotel dan restoran yang menyediakan minuman keras. Wilayah yang memenuhi syariah nilainya hanya sekitar Rp 28 triliun.
DPR pun tidak menyetujui penggunaan gelora Bung Karno sebagai jaminan. Karena itu, pemerintah kemudian membatalkan rencana menggunakan gelora Bung Karno sebagai jaminan aset.
Hingga sukuk global diterbitkan pada April 2009, pemerintah memiliki jaminan aset sekitar Rp 7,5 triliun. Namun, jaminan itu tidak termasuk Gelora Bung Karno. Sukuk global yang diterbitkan pada akhir April sekitar US$ 650 juta.
Rekam Jejak Luar Biasa Raja Aibon Kogila 821 Hari Jadi Komandan Pasukan Tengkorak Kostrad TNI
Dari hidupkan kota mati di sarang OPM hingga sejahterakan prajurit.
