Dirjen Depkeu Rela Sumbangkan Gaji Setahun
VIVAnews - Dirjen Pengelolaan Utang Departemen Keuangan, Rahmat Waluyanto membuka sayembara soal kisruh gadai Gelora Bung Karno.
"Saya buka sayembara, siapa yang bisa membuktikan Gelora Bung Karno digadaikan atau dijaminkan, saya rela sumbangkan gaji dan tunjangan saya selama setahun kepada orang yang bisa membuktikan," ujar Rahmat kepada VIVAnews di Jakarta, Rabu, 1 Juli 2009.
Berapa jumlah gaji yang disumbangkan, dia menjawab, "Ya lumayanlah."
Dia mengaku jika ada yang benar membuktikan itu, Rahmat akan hidup dengan tabungan yang masih dimilikinya untuk setahun ke depan. "Kalau perlu saya akan jual rumah."
Rahmat menjamin bahwa Gelora Bung Karno tidak akan digadaikan atau dijaminkan oleh pemerintah. Dia menjelaskan underlying asset bukanlah digadaikan, dijaminkan atau dijual.
Pengertian underlying asset dalam penerbitan obligasi syariah atau sukuk hanya seolah menggunakan hak manfaat atas gedung. Jadi, gedung itu seolah digunakan oleh pemiliknya untuk mendapatkan manfaat lewat penerbitan sukuk dan sang penerbit membayar kupon.
"Jadi, asetnya sama sekali tidak akan pindah," ujarnya. Itu akan tetap menjadi milik pemerintah Indonesia. Bahkan, seandainya pemerintah default, aset tersebut juga tidak akan dialihkan kepada pemegang obligasi. "Ini hanya untuk memenuhi prinsip syariah."
Kisruh Gelora Bung Karno digadaikan mencuat saat calon wakil presiden Prabowo Subianto melakukan kampanye akbar di Gelora Bung Karno di Jakarta, Selasa, 30 Juni 2009.
"Gelora Bung Karno sudah digadaikan kepada bangsa asing," ujar Prabowo berapi-api. "Mari kita hentikan, sebelum Monas digadaikan."
Menteri Keuangan Sri Mulyani pun gerah dengan tudingan itu. Bahkan, dia sampai mengulang-ulang hingga tiga kali soal bantahan atas kebijakan menggadaikan stadion terbesar di Indonesia tersebut. "Saya ulangi ya, Gelora Bung Karno tidak digadaikan, jadi jangan diperdebatkan lagi."
Nasdem dan PKS Diskusi Ikut Koalisi atau Oposisi, Surya Paloh: Masih Dikaji, Belum Final
Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS, melakukan pertemuan pasca KPU menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, jadi Presiden dan Wapres terpilih.
