Umar Juoro

Pilpres Untungkan Ekonomi Indonesia

VIVAnews - Tak lama lagi, pada 8 Juli pemilihan presiden akan digelar. Pemilu presiden tentu akan memberikan pengaruh positif bagi perekonomian. Setidaknya ada sejumlah faktor yang akan memberi sinyal positif bagi perekonomian.

Pertama, pemilihan diperkirakan berlangsung dengan damai dan jujur. Bahkan, lebih baik dibandingkan dengan pemilihan umum legislatif yang lalu.

Kedua, pelaku ekonomi di sektor finansial memperkirakan bahwa Presiden SBY akan terpilih kembali dengan wakil presiden Boediono. Satu putaran atau dua putaran bukanlah isu serius.

Keadaan ini justru menguntungkan Indonesia dibandingkan dengan negara tetangga yang tidak saja terkena pukulan besar akibat krisis global. Mereka terimbas krisis karena ketergantungan terhadap ekspor yang besar, tetapi juga menghadapi masalah politik yang menurunkan stabilitas, khususnya Thailand.

SBY-Boediono menjanjikan untuk melanjutkan kebijakan ekonomi yang telah dijalankan selama lima tahun terakhir dengan menekankan pemerintahan yang bersih.  Kemajuan yang telah dicapai sejauh ini akan terus ditingkatkan dengan penekanan pada implementasi pembangunan infrastruktur, revitalisasi industri, pembangunan pertanian dan penciptaan kesempatan kerja.

PSSI Buka Suara soal Dugaan Pengaturan Skor Bhayangkara FC Vs Persik

Pendekatan ini bersifat predictable sehingga pelaku usaha dan masyatakat pada umumnya dapat lebih mudah memahami atas dasar lima tahun terakhir dan perbaikan yang akan dilakukan.

Tentu saja, peluang dari capres lainnya, JK yang berpasangan dengan Wiranto dan Megawati yang berpasangan dengan Prabowo masih terbuka. Mereka masih mempunyai kesempatan untuk memenangkan pemilihan presiden.

Program ekonomi JK tidak jauh berbeda dengan SBY karena mengembangkan kebijakan dan program ekonomi bersama dalam lima tahun terakhir. Hanya JK lebih menekankan pada peran dalam negeri yang lebih besar dengan tema kemandirian ekonomi.

Beda dengan SBY, pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan konflik kepentingan antara pelaksana pemerintah dan bisnis tidaklah mendapatkan penekanan.

Sedangkan, pasangan Megawati-Prabowo tampaknya mempunyai program ekonomi yang cukup signifikan perbedaannya dengan rencana melakukan restrukturisasi utang dan mengurangi peran asing dalam perekonomian.

Karena itu, banyak investor asing yang khawatir terhadap program ekonomi Mega-Pro karena implikasinya besar terhadap perekonomian Indonesia. Pendekatan ini memang heroik, namun berisiko tinggi. Penekanan pada ekonomi kerakyatan tentu saja positif. Namun, ini juga menjadi perhatian capres lainnya.

Perhatian lainnya adalah jika SBY terpilih kembali, bagaimana kabinet yang akan dibentuk. Kemungkinan SBY akan menampilkan kepemimpinan yang lebih tegas dan membentuk kabinet lebih profesional, khususnya di bidang ekonomi.

Namun, apakah SBY akan merangkul salah satu partai besar, Golkar atau PDIP dalam kabinetnya akan menentukan pola hubungan pemerintah dengan DPR. Jika salah satu partai besar tersebut dirangkul dalam kabinet, tentunya akan mendukung kerja sama pemerintah-DPR.

Tetapi, jika PDIP-Golkar sama-sama menjadi oposisi, maka akan sangat menyulitkan pemerintah untuk mendapatkan dukungan DPR dalam berbagai kebijakan dan program ekonomi.

Secara ekonomi politik lima tahun ke depan dapat dikatakan memberikan keuntungan pada perekonomian Indonesia. Indonesia berada pada posisi yang lebih baik untuk mengambil manfaat dari pemulihan ekonomi dunia, terutama ekspor dan investasi.

Permasalahannya, tinggal seberapa besar potensi dapat direalisasikan. Untuk itu, bukan saja kebijakan ekonomi yang baik dilanjutkan, tetapi juga harus dijalankan lebih tegas, lebih cepat dan lebih baik. Tentunya dengan terus mengembangkan ekonomi kerakyatan yang telah menjadi komitmen bersama.

Ke depan, pembangunan ekonomi Indonesia harus terkait langsung dengan perkembangan demokrasi. Dengan PDB per kapita yang berkisar pada angka US$ 2.000 per kapita, maka kita harapkan pada lima tahun ke depan PDB per kapita bisa mendekati US$ 3.000 yang sering dipakai apakah demokrasi akan berkesinambungan. Perkembangan ekonomi dan demokrasi harus berjalan seiring.

Analisis ini disarikan dari makalah yang disampaikan oleh Umar Juoro, ekonom CIDES dalam sebuah diskusi "Mengukur Rasionalitas Program Capres" di Hotel Nikko, Jumat 26 Juni 2009.

Polisi Periksa 21 Saksi Terkait Kasus TPPU yang Jerat Ahli Nuklir UGM
Kepala Rumah Sakit (Karumkit) Polri, Brigadir Jenderal Polisi Hariyanto

RS Polri: Seluruh Jasad Korban Kebakaran Toko Frame Mampang Sudah Teridentifikasi

Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, mengungkapkan bahwa jasad tujuh korban kebakaran Toko Frame dan Galeri di Mampang Prapatan sudah berhasil teridentifikasi.

img_title
VIVA.co.id
19 April 2024