VIVAnews - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tak main-main menolak disahkannya RUU Jaminan Produk Halal oleh DPR.
"Kalau RUU itu digolkan, kami akan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Saat ini kami sedang siapkan bahannya," kata Ketua Umum Kadin Indonesia MS Hidayat di Menara Kadin Indonesia, Selasa, 4 September 2009.
Dua pekan lalu, Kadin telah menyuarakan hal serupa. Bahwa Kadin menginginkan RUU JPH tidak diarahkan pada wajib (mandatory) namun tetap pada konteks sukarela (voluntary).
"Posisi kami tetap sama, bahwa ini sangat prinsipil buat kami, karena terkait daya saing industri kita, dimana kompetitor kita tidak mengalami beban ini," ujarnya.
Kadin, menurut Hidayat, telah memberikan kesempatan untuk DPR dan pemerintah berkomunikasi, namun sepertinya keputusan tidak bisa dinegosiasi lagi.
"Kami ingin diskusikan lebih jauh, tapi kalau sudah diputuskan seperti itu maka langkah Kadin selanjutnya sesuai jalur hukum akan ke MK," kata Hidayat.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Moneter, Fiskal, dan Kebijakan Publik Hariyadi B Sukamdani menilai UU tersebut akan merepotkan dunia usaha. "Kami belum temukan di negara manapun yang menjadikan JPH sebagai mandatori. Sudah kami cek kemana-mana tapi tidak ada yang bisa dijadikan patokan," kata dia.
UU JPH berbahaya bagi perekonomian, karena menurutnya jika produk makanan minuman, obat-obatan, kosmetik, dan rekayasa genetik harus wajib halal, maka akan ada gelombang penarikan produk besar-besaran. "Malah akan berpotensi muncul label palsu," ujarnya.
Pasalnya, produk yang ditarik itu harus diverifikasi ulang untuk mengetahui kehalalan sesuai undang-undang. "Bayangkan antrean yang harus terjadi," kata dia. Berdasarkan pantauan Kadin, baru sebanyak 23.600 jenis produk dari 1.096 perusahaan yang didominasi industri besar dan menengah, yang sudah tersertifikasi halal. Itupun karena perusahaan tersebut memang sengaja membidik segmen komunitas muslim.
Ekonomi Global Diguncang Konflik Geopolitik, RI Resesi Ditegaskan Jauh dari Resesi
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menyebut, risiko RI masuk ke jurang resesi masih jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara lain.
