BISNIS

Ekonom Faisal Basri

"Lucu, Komisaris BUMN Tak Paham Akuntansi"

Penguasa masih cenderung menjadikan BUMN sebagai komoditas politik.

ddd
Jum'at, 9 Oktober 2009, 09:20 Heri Susanto
Faisal Basri (kiri) dan Sofjan Wanandi (kanan).
Faisal Basri (kiri) dan Sofjan Wanandi (kanan). (Antara/ Andika Wahyu)

VIVAnews - Ekonom UI, Faisal Basri tanpa tedeng aling-aling mengungkap peristiwa-peristiwa lucu tapi menggemaskan dibalik pengangkatan komisaris-komisaris BUMN.

Faisal menilai penguasa masih cenderung menjadikan BUMN sebagai komoditas politik, baik penguasa dulu hingga sekarang. "Posisi-posisi empuk disediakan bagi mereka yang berjasa bagi negara maupun rezim, tidak soal apakah mampu menjadi eksekutif andal atau tidak."

Dia memberikan contoh pengangkatkan mantan Ketua KPK Taufiequrrahman Ruki dan sebagian mantan anggota KPK sebagai komisaris di sejumlah BUMN. Ruki diangkat sebagai Komut PT Krakatau Steel dan Erry Rijana, mantan wakil Ketua KPK sebagai Komut BNI. Mantan Deputi KPK, Juninho Jahja sebagai Dirut Perum Peruri.

Selanjutnya, mantan Kapolri Jenderal Sutanto mendapatkan kursi empuk sebagai Komut Pertamina. Dia menggantikan orang penting sebelumnya, mantan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto.

Namun, Faisal bukan mempersoalkan mengenai mantannya. "Tapi, apakah mereka mampu melaksanakan tugasnya, apalagi tuntutannya kian berat?" Ini berbeda dengan pengangkatan Tanri Abeng sebagai Komut PT Telkom, tidak ada yang skeptis dengan penunjukkan itu.

Dia mengingatkan pada dasarnya, tugas komisaris adalah mengawasi direksi dalam mengelola perusahaan secara keseluruhan. Jika ia tidak punya pengetahuan apa-apa tentang konsep akuntansi atau praktek bisnis, maka ia pun tidak lebih dari boneka tidak cantik direksi.

"Penampilannya saja penuh wibawa, tetapi tidak tahu apa-apa sehingga jadi bahan lelucon di balik punggungnya," kata dia seperti ditulis dalam bukunya Lanskap Ekonomi Indonesia yang dirilis di Jakarta, pada Rabu, 8 Oktober 2009.

Bahkan, menurut dia, Menteri BUMN Sofyan Djalil pernah menyatakan administrasi keuangan sebagian besar BUMN belum dikelola dengan benar. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya komisaris yang tidak paham konsep keuangan secara mendasar.

Misalnya, soal earning before interest, tax, depresiation and amortization (EBITDA) atau penerimaan sebelum dipotong bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi. "Sang Menteri mendengus kesal, kalau EBITDA saja tidak tahu, bagaimana si komisaris bisa mengawasi direksi?"

Namun, Faisal menduga Ruki dan Jenderal Sutanto paham betul soal EBITDA. "Sebab, Sofyan Djalil pula yang meneken SK pengangkatan keduanya sebagai Komisaris Utama Krakatau Steel dan Pertamina."

Melihat fenomena seperti, Faisal menyarankan pemerintah merombak saja komisaris dan direksi BUMN. Kemudian, memilih mereka yang berpengalaman dan pengetahuan tentang perushaaan dan seluk beluk praktik bisnis sehingga bisa diharapkan menjadikan BUMN sebagai perusahaan sehat yang bisa memikul misinya sebagai penyumbang kas negara.

heri.susanto@vivanews.com



© VIVA.co.id
Share :  
Rating
KOMENTAR
KIRIM KOMENTAR

Anda harus login untuk mengirimkan komentar

 atau 
  
MOMENTUM
  • Info Momentum
Info Pemasangan Momentum:
Telepon: 021-5610-1555 / Sales
Email: salesteam@vivanews.com